Audiensi SMSI Lamongan, Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Pers Profesional dan Berimbang

LAMONGAN-- Sorot Publik News – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, M. Freddy Wahyudi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lamongan dalam mendorong terwujudnya ekosistem pers yang berkualitas, profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Dukungan tersebut disampaikan Freddy saat menerima audiensi jajaran pengurus dan anggota SMSI Lamongan di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (7/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Freddy menyoroti tantangan yang dihadapi industri media di tengah perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi, menurutnya, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme insan pers.

Pasalnya, derasnya arus informasi digital juga membuka ruang bagi penyebaran informasi yang belum terverifikasi, bahkan disinformasi, yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Karena itu, Freddy menegaskan bahwa insan pers memiliki tanggung jawab moral sekaligus profesional untuk memastikan setiap produk jurnalistik memenuhi prinsip akurasi, keberimbangan, serta berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

“Pers memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, kualitas pemberitaan harus terus dijaga agar masyarakat senantiasa mendapatkan informasi yang benar, objektif, dan berimbang,” ujar Freddy usai audiensi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, media massa tidak hanya memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi sekaligus kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, keberadaan media yang profesional sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang publik yang sehat, terutama dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Freddy berharap keberadaan organisasi perusahaan pers seperti SMSI dapat menjadi wadah strategis dalam mendorong perusahaan media siber meningkatkan profesionalisme, baik dalam tata kelola badan usaha maupun dalam menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas.

“Jangan sampai kecepatan mengalahkan akurasi. Media siber harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dan kepentingan publik di atas segalanya,” tegasnya.

 Kritik Pers Penting untuk Evaluasi Pemerintahan

Menyinggung hubungan antara legislatif dan media, Freddy menilai kritik konstruktif dari insan pers merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta yang akurat tidak semestinya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif maupun legislatif dalam memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kritik yang konstruktif, berbasis data dan fakta, justru sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah melakukan evaluasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Kabupaten Lamongan, M. Nur Ali Zulfikar, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ketua DPRD Lamongan.

Ia menegaskan komitmen SMSI untuk terus mendorong dan mendampingi perusahaan-perusahaan media siber anggotanya agar semakin profesional, independen, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Menurut Ali Zulfikar, perubahan ekosistem media digital yang begitu cepat menuntut perusahaan pers tidak sekadar berlomba mengejar kecepatan dalam menayangkan berita, tetapi juga memastikan setiap karya jurnalistik memenuhi standar kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik maupun hukum.

“SMSI sebagai wadah perusahaan media siber memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong para anggotanya meningkatkan standar tata kelola perusahaan media sekaligus menjaga kualitas produk jurnalistik,” kata Ali Zulfikar.

Ia menambahkan, di tengah derasnya arus informasi bebas melalui media sosial, keberadaan media siber profesional semakin penting sebagai rujukan sekaligus benteng verifikasi informasi bagi masyarakat.

“Media siber harus tampil sebagai rujukan informasi utama yang mengutamakan verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.