DPRD Lamongan Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Tegaskan Komitmen Kelola Anggaran Secara Akuntabel

LAMONGAN | Sorot Publik News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin (6/7).

Sebelum mendapat persetujuan bersama, Raperda telah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Lamongan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh tahapan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku hingga akhirnya disahkan melalui penandatanganan berita acara persetujuan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi.

Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa persetujuan Raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi kedua lembaga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan, kata Bupati, terus berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat, serta sumber pendapatan daerah lainnya menjadi strategi untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah.

Di sisi lain, belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ekonomi daerah, hingga program pengentasan kemiskinan.

Bupati yang akrab disapa Pak Yes menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan APBD tidak hanya dituntut tertib secara administrasi, tetapi juga harus menghasilkan dampak yang dirasakan oleh warga.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan DPRD terus terjaga sehingga setiap kebijakan anggaran mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta mewujudkan visi kejayaan Lamongan.